ISMAN

Daftar Undang-Undang Tahun 1956
NO.	Tentang	Tanggal	LN	TLN	Keterangan
1	Penetapan "UU Darurat RIS No.20 Th.1950 (LN No.31 Th.1950) Tentang Pemerintahan Jakarta-Raya" Sebagai UU	7-02-1956	1	941
2	Pengubahan UU Pemilihan Umum (UU No.7 Tahun 1953, LN No.29 Th.1953)	20-02-1956	4	951	Diubah dg UU Drt No.2 / 1956 Dicabut dg UU No.15 Th.1969
3	Pembebasan Dokter Soegiri dari Pengganti Uang	7-02-1956	5	952
4	Pengubahan "Overschrijvingstarief" Yang Dilampirkan pada Ordonnantie yang Mengatur Biaya Balik Nama Barang-barang Tetap (Staatsblad 1949 No.282)	29-02-1956	12	963
5	Pengesahan Penyertaan Pemerintah RI pada Persetujuan Timah Internasional 1953	20-02-1956	13
6	Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia	8-03-1956	14	971	Dicabut dg UU No.8 Th.1990
7	Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja DPRD yg Terbentuk Berdasarkan PP No.39 Th.1950	19-03-1956	18	973
8	Pembentukan Daerah Otonoom Kota-Kecil dlm Lingk. Daerah Prop. Sumatera Tengah	19-03-1956	19
9	Pembentukan Daerah Otonoom Kota-Besar dlm Lingk. Daerah Prop. Sumatera Tengah	19-03-1956	20
10	Penetapan UU Darurat No.7/1954 ttg Dasar Hukum Kep. Kepala Daerah Otonoom dalam Keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat Menjalankan tugas kewajibannya" sbg UU dan ttg Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dpt Menjalankan Tugas Kewajibannya	19-03-1956	22	974
11	Pembelanjaan Pensiun	19-03-1956	23	973
12	Pembentukan Daerah Otonoom Kab. Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Tengah	19-03-1956	25		Diubah dg UU Drt No.21 Th.1957, UU No.6 Th.1965& No.7 Th.1 965
13	Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar.	3-05-1956	27
14	Pembentukan DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan	16-07-1956	30	1017	Diubah dg UU Drt No.1 Th.1957
15	Pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Irian Barat	16-08-1956	33	1055	Diubah dg UU Drt No.20 Th.'57 Dicabut dg UU Pnps No.1 / 1962
16	Perubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No.517)	16-08-1956	38	1043
17	Pengubahan dan Tambahan Indische Tariefwet(Staatsblad 1924 No.487)	29-08-1956	41	1049
18	Persetujuan Konperensi Organisasi Perburuhan Internasional No.98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar daripada Hak Untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.	17-09-1956	42	1050
19	Pemilihan Anggota DPRD	8-09-1956	44		Dicabut dg UU No.15 Th.1 969
20	Pengubahan Aturan Bea Materai 1921("Zegelverordering 1921").	8-09-1956	47		Diubah dg Perpu No.18 Th.1959 Dicabut dg UU No.13 Th.1985
21	Penetapan "UU Darurat No.4 Th.1955 (LN Th.1955 No.18) ttg Larangan untuk mengumpulkan uang logam yg sah & larangan memperhitungkan agio pd waktu penukaran alat-alat pembayaran yg sah" sbg UU	1-09-1956	53	1140
22	Penetapan "UU Darurat ttg Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (UU Darurat No.30 Th. 1950) Sebagai UU	1-09-1956	54	1085
23	Pengadilan dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante	29-09-1956	63	1102
24	Pembentukan Daerah Otonoom Propinsi Aceh & Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara	29-12-1956	64	1103
25	Pembentukan Daerah-daerah Otonoom Prop. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur	29-12-1956	65	1106	Diubah dg UU Drt No.10 Th.1957 & UU No.21Th.1958
26	Keanggotaan Rep. Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (Internasional Finance Corporation)	18-12-1956	67	1115
27	Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea Masuk	26-12-1956	70	1121
28	Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan	31-12-1956	73	1125	Diubah dg UU No.76 Th.1957
29	Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan.	31-12-1956	74	1126
30	Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" (Staatsblad 1934 No.720)	31-12-1956	75	1132	Dicabut dg UU No. 4 Th.1959
31	Penetapan UU Darurat No.5 Th.1 955, ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (LN Th.1955 No.24) sbg UU	26-12-1956	76	1133
32	Perimbangan Keuangan Antara Negara dg Daerah-daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.	31-12-1956	77	1442	Dicabut dg UU No.18 / 1997 & No.25 / 1999
33	Penghapusan Ordonansi Tahun 1946, No.115 dan Pembebasan Bea Materai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk hal-hal Tertentu Ttg Pembebaan Modal dari Perseroan dan Persekutuan	31-12-1956	78	1134
34	Penetapan UU Darurat No.15 Th. 1955, ttg Memberhentikan Berlakunya UU Darurat No.5 Th. 1955 ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (LN No.51) Sbg UU	31-12-1956	79	1135
35	Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir.	31-12-1956	80	1136