Otomatis

Kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita berusaha mengenal orang lain. kita harus mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi orang lain. kita tidak dapat merubah suatu masyarakat, tetapi jika masing-masing kita memperbaiki diri sendiri maka mungkin masyarakat tersebut juga akan berubah dengan sendirinya.

Peraturan Acara Pidana

13.26  isman  No comments


DAFTAR PERATURAN BERKAITAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA
1.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2.
PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana
3.
PP Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
4.
PP Nomor 23 Tahun Tentang Penindakan Di Bidang Cukai Peraturan
5.
PP Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan Peraturan
6.
PP Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
7.
PP Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
8.
PP Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan
9.
PP Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
10.
PP Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
11.
PP Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
12.
PP Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan
13.
PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
14.
PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
15.
PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
16.
PP Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
17.
PP Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
18.
PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
19.
PP  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
20.
PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Peraturan
21.
PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
22.
PP Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
23.
PP Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
24.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956
25.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
26.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
27.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/Kma/Sk/Ix/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung
28.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Kma/Sk/Ix/2011 Tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
29.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/Kma/Sk/Ix/2011 Tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
30.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1983 Tentang Memori Kasasi
31.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Barang-Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disita Oleh Bank
32.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP
33.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Permintaan Penetapan Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Terhadap Kasus-Kasus Perkara Pelanggaran Wilayah Perairan (Keamanan Laut) 
34.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP
35.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Jaringan Sampai Terlambat Disampaikan Pada Penuntut Umum
36.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Surat Izin Penyitaan Supaya Dilampirkan Dalam Berkas Perkara 
37.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 1983
Tentang Perhitungan Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Pasal 29 KUHAP
38.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Penerimaan Atau Penolakan Terhadap Keberatan Berdasarkan Pasal 29 Ayat (7) KUHAP Harus Berbentuk Penetapan
39.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1983Tentang Hakim Tidak Dapat Dipraperadilkan 
40.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Biaya Perkara Pidana 
41.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983 Tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp. 7.500,-
42.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1983 Tentang Agar Akta Penerimaan Risalah Kasasi Selalu Diberikan Tembusannya Kepada Pemohon Kasasi Yang Bersangkutan
43.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 1983 Tentang Memohon Kasasi Tambahan Yang Diajukan Di Luar Tenggang Waktu 14 Hari 
44.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Pengertian Pembayaran Denda Harus Seketika Dilunasi Dalam Putusan Acara Pemeriksaan Cepat 
45.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 1983 Tentang Penetapan Declaratoir Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.22 Tahun 1952
46.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Amar Putusan Pengadilan Tidak Perlu Memuat Kata-Kata Untuk Dijual Lelang
47.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Putusan Mengenai Barang Bukti 
48.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dan Visium Et Repertum Yang Dibuat Di Luar Negeri Oleh Pejabat Asing
49.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan
50.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Izin Pembebasan Dari Kewajiban Membayar Biaya Perkara Pidana
51.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan
52.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf K KUHAP
53.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Putusan Yang Diucapkan Di Luar Hadirnya Terdakwa
54.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1985 Tentang Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Tidak Memuat Kata-KataDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
55.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp.7.500,-
56.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Pidana Yang Terdakwanya Berada Dalam Tahanan
57.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengiriman Salinan Surat Putusan Pengadilan Kepada Ppns Bidang Keimigrasian
58.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa/TerpidanaIn Absentia
59.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan 
60.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara
61.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Serentak Dengan Permohonan Grasi 
62.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana Yang Terdakwanya Diputus Bebas Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan
63.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi 
64.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik 
65.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
66.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prtunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
67.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank – Bank Di Bank Indonesia 
68.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8A Tahun 2008 Tentang Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada 
69.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
70.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,  Dalam Rangka Menghadap Pemilu Tahun 2009 
71.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengiriman Laporan Kasasi / Berkas Kasasi Perkara Pidana 
72.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan  SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No. 21 Tahun 1983, SEMA No 1 Tahun 1987, SEMA No. 2 1998 
73.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitas
74.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dan Anggota DPRD
75.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
76.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
77.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
78.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
79.
 Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
80.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi 
81.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan
82.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan
83.
 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collabolators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
84.
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana
85.
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
86.
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
87.
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
88.
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan  Kepolisian Negara Republik Indonesia
89.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
90.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti  di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
91.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
92.
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil



0 comments:

Posting Komentar