ISMAN

Daftar Undang-Undang Tahun 1951
NO.	Tentang	Tanggal	LN	TLN	Keterangan
1	Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Kerdja Tahun 1948 No.12 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.	6-01-1951	2		Dicabut dengan    UU No.25 Tahun 1997
2	Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Ketjelakaan 1947 No. 33 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.	6-01-1951	3		Dicabut dengan    UU No.3 Tahun 1 992
3	Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Rep. Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.	6-01-1951	4
4	Memberi Persetudjuan kepada Perdjandjian Pindjaman Antara Pemerintah Keradjaan Nederland dan Pemerintah RIS	31-01-1951	17
5	Penetapan Undang-Undang Darurat No.26 Tahun 1950 (LN No.48 Tahun 1950) Tentang   Pengesahan dan Pengakuan Hutang Terhadap Keradjaan Belanda Sebagai UU	31-01-1951	18
6	Gaji dan Tunjangan kepada Ketua, Tunjangan‑tunjangan, biaya Perjalanan dan Penginapan kepada Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	30-06-1951	40		Dicabut dengan    UU No.10 Tahun 1 953
7	Perubahan dan Tambahan Lalu-lintas Djalan (Wegverkeers ordonnantie, Staadsblad 1933 No. 86)	30-06-1951	42		Dicabut dengan    UU No.3 Tahun 1965
8	Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi.	13-07-1951	44		Dicabut dengan    UU No.8 Tahun 1961
9	Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Setjara Rasionil	13-07-1951	45		Dicabut dengan    UU No.6 Tahun 1963
10	Mengatur Tenaga Dokter Partikelir Dalam Keadaan Genting.	13-07-1951	46		Dicabut dengan    UU  No.6 Tahun 1963
11	Pengesahan Perdjandjian Pindjaman Pertama Republik Indonesia dengan   Eksport - Import Bank of Washington.	10-07-1951	72
12	Penghapusan Badan Hukum "Algemene Volkscredietbank".	29-08-1951	80		Diubah dengan    PERPU No.14 Tahun 1960
13	Menetapkan UU Darurat Tentang Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea sbg UU	13-07-1951	81		Diubah dengan    UU Drt No.5 Tahun 1953
14	Penggantian Padjak Bumi dengan Padjak Peralihan 1944.	13-07-1951	84
15	Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang  Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944, Ordonansi Padjak Upah & Ordonansi Padjak Kekajaan 1932" (UU Darurat No.37 Tahun1950 seperti ditambah dengan UU Darurat No. 5 Tahun 1951) Sebagai UU	22-09-1951	91
16	Penurunan Tjukai Tembakau Sebagai Undang‑ Undang.	17-09-1951	92		Diubah dengan    UU No.16 Tahun 1 956
17	Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang   Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan RI Serikat sbg Undang-Undang.	12-10-1951	100		Dicabut dengan    PERPU No.5 Tahun 1 960
18	Perubahan UU Darurat No.15 Tahun 1950 RI Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dlm Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kab. dengan    Nama Kulon-Progo	12-10-1951	101
19	Penetapan UU Darurat No. 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh kedalam Daerah pabean Indonesia" sebagai Undang‑Undang (LN No.1 02)	12-10-1951	102
20	Pembebasan Tjukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik Atau Konsuler Dari Negeri2 Asing Jang Mendjalankan Tugasnja Dinegeri Ini.	30-10-1951	107
21	Penghapusan "Centrale Verkoop organisatie van Onderneming slandbouw Producten" (C.V.O.).	30-10-1951	109	169
22	Menetapkan UU Darurat Tentang   Penetapan Kedjahatan-Kedjahatan dan Pelanggaran - Pelanggaran Jang Dilakukan Dalam Masa Pekerdjaan Oleh Para Pendjabat Jang Menu rut Pasal 148 Konstitusi RI Serikat Dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Sebagai UU.	28-11-1951	117
23	Penjerahan Urusan Penilikan Pilm Kepada Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.	28-11-1951	119
24	Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.	6-12-1951	120