ISMAN

Daftar Undang-Undang Tahun 1947
NO.	Tentang	Tanggal	LN	TLN	Keterangan
1	Memperpanjang Berlakunya Peraturan2 Dewan Pertahanan Negara No.5,7,8,9,11 & 16 Tahun1946	14-01-1947			Diperpanjang dengan UU No.15 Tahun 1947
2	Pengesahan Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, dan 26 Tahun 1946.	14-01-1947			Diperpanjang dengan UU No.37 Tahun 1947
3	Pengesahan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1947 Ttg Bea Masuk dan Bea Keluar.	12-02-1947			Diubah dengan UU No.35 Tahun 1 948
4	Naturalisasi Johann Jordan.	12-02-1947			Naturalisasi
5	Naturalisasi Salim Basjir	12-02-1947			Naturalisasi
6	Perubahan UU No.3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara RI	27-02-1947
7	Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung.	27-02-1947			Dicabut dengan UU No.19 Tahun 1948
8	Memperpanjang Waktu Untuk Mengadjukan Pernjataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia	1-05-1947			Diperpanjang dengan UU No.11 Tahun 1948
9	Naturalisasi Frans Matheas Hesse.	2-05-1947			Naturalisasi
10	Pencabutan Pasal 31 ke II No.8 dari Aturan Bea Materai 1921 (Stbl.1921, No.498)	5-05-1947			Dicabut dengan UU No.13 Tahun 1985
11	Mengubah Ordonansi Padjak Potong 1936 (Stbl.1936 No.671)	5-05-1947
12	Menetapkan Padjak Radio atas Semua Pesawat Penerimaan Radio.	5-05-1947			Diubah dengan UU No.21 Tahun 1948 Diubah dengan Perpu No.9 Tahun 1959, Dicabut dengan UU No.18 Tahun 1997
13	Penetapan Tarip Padjak Pendapatan, Padjak Upah dan Tambahan Pokok Padjak Tahun Padjak 1947/1 948	5-05-1947			Diubah dengan UU No.18 Tahun 1947
14	Padjak Pembangunan I.	14-05-1947			Diubah dengan UU No.20 Tahun 1948, Dicabut dengan UU No.18 Tahun 1997
15	Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan- peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 Tahun 1946.	29-05-1947			Diperpanjang dengan UU No.31 Tahun 1947
16	Pembentukan Haminte-Kota Surakarta.	5-06-1947			Dicabut dengan UU No.16 Tahun 1950
17	Pembentukan Haminte-Kota Jogjakarta.	7-06-1947			Dicabut dengan UU No.16 Tahun 1950
18	Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Padjak Pendapatan.	12-06-1947
19	Mengganti Undang-undang No.10 TAHUN  1946 Ttg "Pembawaan Uang" dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.10 Tanggal 29 - 10 - 1946.	12-06-1947
20	Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura.	24-06-1947
21	Pemeriksaan Perkara Pidana Di Luar Hadir Terdakwa Pada Pengadilan Negeri.	24-06-1947
22	Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kedjaksaan.	29-08-1947
23	Penghapusan Pengadilan Radja (Zelfbestuur‑ srechtspraak) di Djawa dan Sumatera.	29-08-1947
24	Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes.	29-08-1947			Naturalisasi
25	Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs.	29-08-1947			Naturalisasi
26	Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer.	29-08-1947			Naturalisasi
27	Naturalisasi Curt Ulrich Gross.	29-08-1947			Naturalisasi
28	Peraturan Tjukai atas Tembakau yang Belum Dikenakan Tjukai menurut Stbl. 1932 No.517 (Tabaksaccijnsordonnatic)	30-08-1947			Diubah dengan UU No.16 Tahun 1956
29	Mengadakan Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Tjukai Minuman Keras.	30-08-1947
30	Mengesahkan PP No.20 Tahun 1947 Tgl.20 Djuli 1947 Ttg Promes Negara.	30-08-1947
31	Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan- peraturan Dewan Pertahanan Negara No.'5, 7 jo. 31, 8, 9, 11 dan 16.	4-09-1947			Diperpanjang dengan UU No.37/1947
32	Mendirikan dan Menjelenggarakan Sekolah‑ Sekolah Landjutan Negeri.	22-09-1947
33	Undang - Undang Ketjelakaan 1947	18-10-1947			Menjadi UU No.2 Tahun 1951, Dicabut dengan UU No.3 Tahun 1 992
34	Undang - Undang Ketjelakaan Perang	18-10-1947
35	Pengesahan PP No. 21 Tahun 1947 tentang Komisaris Negara.	18-10-1947			Pengesah. PP No.21 Tahun 1947 Menjadi UU
36	Mempercepat Peradilan pada Pengadilan Tentara.	28-11-1947
37	Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan2 Dewan Pertahanan Negara.	28-11-1947			Diperpanjang dengan UU No.6 Tahun 1948
38	Undian Uang Negara	28-11-1947
39	Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentara.	27-12-1947
40	Menyesuaikan Peraturan-peraturan Hukum Disiplin Tentara (stbl. 1934,No.168) dengan Keadaan Sekarang.	27-12-1947			Dicabut dg UU No.26 Tahun 1997
41	Menyesuaikan Peraturan-peraturan tentang Kependjaraan Tentara (Stbl. 1934, No.169 dan170) dengan Keadaan Sekarang.	27-12-1947