ISMAN

Daftar Undang-Undang  Tahun 2003
NO. UU	Tentang	Tanggal	LN	TLN	Keterangan
1	Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula, Kab. Halmahera Timur, & Kota Tidore Kepulauan di Prov. Maluku Utara.	25-02-2003	21	4264
2	Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Prov. Kalimantan Selatan.	25-02-2003	22	4265
3	Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kab. Seluma, & Kab. Kaur di Prov. Bengkulu.	25-02-2003	23	4266
4	Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.	25-02-2003	24	4267
5	Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat & Belitung di Prov. Kep. Bangka Belitung.	25-02-2003	25	4268
6	Pembentukan Kabupaten Bone Balango dan Kab. Pohuwato di Prov. Gorontalo.	25-02-2003	26	4269
7	Pembentukan Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara di Prov. Sulawesi Selatan.	25-02-2003	27	4270
8.	Pembentukan Kab. Manggarai Barat di Prov. Nusa Tenggara Timur.	25-02-2003	28	4271
9.	Pembentukan Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, & Kab. Humbang Hasundutan di Prov. Sumatera Utara.	25-02-2003	29	4272
10.	Pembentukan Kab. Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Prov. Sulawesi Utara.	25-02-2003	30	4273
11.	Perubahan atas UU RI No.53 Tahun 1 999 Tentang  Pembentukan Kab.Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab.Natuna, Kab.Kuantan Singingi, dan Kota Batam.	25-02-2003	31	4274
12.	Pemilihan Umum, Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD.	11-03-2003	37	4287	Diubah dengan  Perpu No.2/2004, Dicabut dengan UU No.10/2008
13.	Ketenagakerjaan	25-03-2003	39	4279	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan putusan MK Nomor 115/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010 Dengan ketentuan: - Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; - Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang: i) frasa, ”Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka...”, dihapus, sehingga berbunyi, para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh”, dan ii) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai ”dalam hal di satu perusahaan  terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan; - Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang: i) frasa, ”Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka...”, tidak dihapuskan,dan ii) ketentuan tersebut tidak dimaknai ”dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan.
14.	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001	31-03-2003	41	4281
15.	Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.	4-04-2003	45	4284
16.	Penetapan PERPU No.2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan PERPU No.1 Tahun 2002 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal12 Oktober 2002, Menjadi UU.	4-04-2003	46	4285
17.	Keuangan Negara	5-04-2003	47	4286
18.	Advokat	5-04-2003	49	4288	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 Dengan ketentuan: - Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah didomisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa ”Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”. - Apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.
19	Badan Usaha Milik Negara	19-06-2003	70	4297
20.	Sistem Pendidikan Nasional	8-07-2003	78	4301	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan beberapa Putusan MK yaitu: 1. Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20 Februari 2008: Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010: - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa “….bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “….ikut bertanggung jawab” sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi “Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”; - Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa “….yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya ” bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”; - Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; - Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945; - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, ”...bertanggung jawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “...ikut bertanggung jawab”; - Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; - Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
21.	Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour (Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawaan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan	25-07-2003
22.	Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD	31-07-2003	92	4310
23.	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	31-07-2003	93	4311
24.	Mahkamah Konstitusi	13-08-2003	98	4316
25.	Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	13-10-2003	108	4324
26.	Perubahan atas UU No.29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaran 2003	22-10-2003	114	4326
27.	Panas Bumi	22-10-2003	115	4327
28.	APBN Tahun Anggaran 2004	9-12-2003	139	4337
29.	Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatabi, dan Kabupaten Kolaka di Propinsi Sulawesi Tenggara	18-12-2003	144	4339
30.	Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat	18-12-2003	145	4340
31.	Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau	18-12-2003	146	4341
32	Pembentukan Kabupaten Tojo Uma-Uma di Propinsi Sulawesi Tengah	18-12-2003	147	4342
33.	Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara	18-12-2003	148	4343
34.	Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kab. Sekadau di Prop. Kalimantan Barat	18-12-2003	149	4344
35.	Pembentukan Kabupaten Sopiori di Propinsi Papua	18-12-2003	150	4345
36.	Pembentukan Kab. Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Prov. Sumatera Utara.	18-12-2003	151	4346
37.	Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kab. Ogan Ilir di Prov. Sumatera Selatan.	18-12-2003	152	4347
38.	Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Salas Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat	18-12-2003	153	4348
39.	Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu	18-12-2003	154	4349
40	Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.	18-12-2003	155	4350	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 123/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 Dengan ketentuan: Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
41.	Pembentukan Kabupaten Beru Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	18-12-2003	156	4351