ISMAN

Daftar Undang-Undang  Tahun 2001
NO. UU	Tentang	Tanggal	LN	TLN	Keterangan
1.	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI & Pemerintah Hongkong utk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri.	8-05-2001	43	4091
2.	Pembentukan Kota Lhokseumawe	21-06-2001	82	4109
3.	Pembentukan Kota Langsa	21-06-2001	83	4110
4.	Pembentukan Kota Padang Sidempuan	21-06-2001	84	4111
5.	Pembentukan Kota Tanjung Pinang	21-06-2001	85	4112
6.	Pembentukan Kota Prabumulih	21-06-2001	86	4113
7.	Pembentukan Kota Lubuk Linggau	21-06-2001	87	4114
8.	Pembentukan Kota Pagar Alam	21-06-2001	88	4115
9.	Pembentukan Kota Cimahi	21-06-2001	89	4116
10.	Pembentukan Kota Tasikmalaya	21-06-2001	90	4117
11.	Pembentukan Kota Batu	21-06-2001	91	4118
12.	Pembentukan Kota Singkawang	21-06-2001	92	4119
13.	Pembentukan Kota Bau - Bau	21-06-2001	93	4120
14.	Paten	1-08-2001	109	4130
15.	Merek	1-08-2001	110	4131
16.	Yayasan	6-08-2001	112	4132
17.	Perhitungan Anggaran Negara TAHUN ANGGARAN 1 999/2000	6-08-2001	113	4133
18.	Otonomi Khusus Bagi Prov. Daerah Istimewa Aceh sbg Prov. Nanggroe Aceh Darussalam.	9-08-2001	114	4134	Dicabut dengan  UU No.11 Tahun 2006
19.	APBN Tahun Anggaran  2002.	14-11-2001	133	4149	Diubah dengan  UU No. 21 Tahun 2002
20.	Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	21-11-2001	134	4150	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Keputusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006: Dengan ketentuan: Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan soial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
21.	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	21-11-2001	135	4151	Diubah dengan  UU No. 35 Tahun 2008 Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009, tanggal 1 Februari 2010 Dengan ketentuan: - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sepanjang Frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah inkonstitusional kecuali frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” dalam pasal aquo diartikan ”berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”. - Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sepanjang Frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ”berdasarkan peraturan perundang-undangan” tidak diartikan ”berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”. - Keanggotaan DPR Papua periode 2009-2014 sebanyak 56 anggota sah menurut hukum, ditambah 11 anggota yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana amar putusan ini dan berlaku hanya sekali (einmalig) untuk periode 2009-2014.
22.	Minyak dan Gas Bumi	23-11-2001	136	4152