Otomatis

Kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita berusaha mengenal orang lain. kita harus mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengoreksi orang lain. kita tidak dapat merubah suatu masyarakat, tetapi jika masing-masing kita memperbaiki diri sendiri maka mungkin masyarakat tersebut juga akan berubah dengan sendirinya.

UU Nomor 02 Tahun 2006

14.34  isman  No comments

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :          
a.    bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003;

Mengingat      :          
1.   Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
3.   Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4326);
4.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :          
UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

(1)  Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
a.                Penerimaan Perpajakan;
b.                Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c.                Penerimaan Hibah.
(2)  Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)  Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(4)  Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp467.747.996.058,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).

(5)  Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 2

(1)  Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
a.                Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
b.                Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
(2)  Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp230.933.877.071.291,00 (dua ratus tiga puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
(3)  Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rpll.114.268.966.041,00 (sebelas triliun seratus empat betas miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh sate rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clan ayat (3) adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enarn juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 3

(1)  Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :
a.                Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
b.                Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
c.                Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
(2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp67.510.032,589.458,00 (enam puluh tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
(3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp12.616.646.760.146,00 (dua belas triliun enarn ratus enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh rates enam puluh ribu seratus empat puluh enarn rupiah).
(4)  Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp18.753.509.503.346,00 (delapan belas triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
(5)  Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(6)  Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

(1)  Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :
d.     Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
e.      Dana Perimbangan;
f.      Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.
(2)  Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
(3)  Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(4)  Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
(5)  Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga rates tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)  Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a.                Pengeluaran Rutin;
b.                Pengeluaran Pembangunan.
 (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
 (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
 (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor d.icantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

(1)  Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
a.                Dana Bagi Hasil;
b.                Dana Alokasi Umum;
c.                Dana Alokasi Khusus.
(2)  Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp.31.369.494.241.681,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
(3)  Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp.76.977.897.129.362,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
(4)  Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp.2.723.059.173.949,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
(5)  Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp.111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sernbilan puluh dua rupiah).

Pasal 7

(1)  Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
a.  Dana Otonomi Khusus;
b.  Dana Penyeimbang.
(2)  Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp.l.539.560.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enarn puluh juta rupiah).
(3)  Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp.7.704.315.791.915,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
(4)  Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeirnbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(5)  adalah sebesar Rp.9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Pasal 8

(1)  Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enarn ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp35.109.124.351.351,00 (tiga puluh lima triliun seratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
(2)  Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :
a.   Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp.32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
b.   Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp.547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
 (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 9

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp.2.446.792.436.015,00 (dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah) yang mengurangi akumulasi Sisa Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Pemerintah dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan untuk menutup kekurangan kas.

 

Pasal 11

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

I.     UMUM


Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk meinenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggung jawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.
Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp.37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar liana ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003, untuk menutup deficit anggaran, Pemerintah telah menggunakan Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp.10.705.035.936.015,00 (sepuluh triliun tujuh ratus lima miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp8.258.243.500.000,00 (delapan triliun dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah disetujui penggunaannya oleh DPR-RI dan persetujuan itu dituangkan dalam Undang-Uridang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 .
Dengan demikian, Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2003 menjadi sebesar Rp.26.318.479.454.419,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp.1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penerimaan Perpajakan sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh. dua triliun empat puluh delapan miliar seratus ernpat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
                                                                                                                    (dalam rupiah)
a.    Pajak dalam negeri          Rp 230.933.877.071.291,00
0110 Pajak penghasilan (PPh) nonmigas                               Rp   96.053.086.781.541,00
0120 PPh Minyak Bumi dan Gas Alam                                  Rp   18.962.540.616.691,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan
jasa, dan pajak penjualan atas barang
mewah (PPN dan PPnBM )                                           Rp   77.081.494.611.512,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB)                                   Rp.    8.761.514.457.424,00
0150Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB)                                                                 Rp.    2.143.751.203.591,00
0160 Cukai                                                                              Rp.   26.277.199.336.741,00
0170 Pajak lainnya                                                                  Rp.     1.654.290.063.791,00

b.    Pajak perdagangan internasional                                            Rp.   11.114.268.966.041,00
0210 Bea masuk                                                                      Rp.   10.884.595.527.471,00
0230 Pajak/Pungutan ekspor                                                   Rp         229.673.438.570,00


Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
(dalam rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam Rp 67.510.032.589.458,00
0310 Pendapatan minyak bumi                                                 Rp 42.969.051.730.798,00
0311 Pendapatan minyak bumi                                                 Rp 42.969.051.730.798,00
0320 Pendapatan gas alam                                                        Rp 18.532.808.804.030,00
0321 Pendapatan gas alam                                                        Rp 18.532.808.804.030,00
0330 Pendapatan pertambangan umum                                    Rp 1.981.507.798.202,00
0331 Pendapatan iuran tetap                                                     Rp 115.930.310.932,00
0332 Pendapatan royalti batubara                                             Rp 1.865.577.487.270,00
0340 Pendapatan kehutanan                                                      Rp 3.715.070.160.296,00
0341 Pendapatan dana reboisasi                                               Rp 2.822.519.186.088,00
0342 Pendapatan provisi sumber daya hutan                            Rp 675.816.263.751,00
0343 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan                        Rp 216.734.710.457,00
0350 Pendapatan perikanan                                                       Rp 311.594.096.132,00
0351 Pendapatan perikanan                                                       Rp 311.594.096.132,00

b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara          Rp 12.616.646.760.146,00
0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN                               Rp 12.616.646.760.146,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya                               Rp 18.753.509.503.346,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan                                       Rp 73.218.731.084,00
0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan    Rp 2.184.632.807,00
0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan                       Rp 5.729.532.176,00
0513 Penjualan hasil tambang                                                  Rp 261.242.224,00
0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan Rp 46.845.595.404,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya            Rp 170.767.680,00
0516 Penjualan informasi, penerbitan, film,
dan hasil cetakan lainnya                                                 Rp 2.691.678.283,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan                       Rp 8.464.046.494,00
0519 Penjualan lainnya                                                             Rp 6.871.236.016,00
0520 Penjualan aset                                                                   Rp 57.631.040.497,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah              Rp 6.788.678.532,00
0522 Penjualan kendaraan bermotor                                         Rp 498.052.146,00
0523 Penjualan sewa beli                                                          Rp 38.572.921.829,00
0524 Penjualan aset bekas milik asing                                     Rp 0,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/
dihapuskan                                                                       Rp 11.771.387.990,00
0530 Pendapatan sewa                                                               Rp 23.729.413.697,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri                                     Rp 11.781.545.266,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang                                     Rp 8.015.645.531,00
0533 Sewa benda-benda bergerak                                             Rp 2.008.648.399,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                          Rp 1.923.574.501,00
0540 Pendapatan jasa I                                                              Rp 2.656.638.126.227,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya Rp 76.582.095.617,00
0542 Pendapatan tempat hiburan/taman/museum                    Rp 2.030.474.963,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor
dan SIM/ STNK/ BPKB                                                   Rp 312.437.654.255,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan                                             Rp 5.970.405.727,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan Rp 1.320.935.949.264,00
0546 Pendapatan sensor/karantina/ pengawasan/pemeriksaan Rp 56.676.287.507,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasapekerjaan, jasa informasi,
Jasa pelatihan dan jasa teknologi                                    Rp 557.683.166.806,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama                           Rp 47.818.116.994,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan,
dan kenavigasian                                                              Rp 276.503.975.094,00
0550 Pendapatan jasa II                                                             Rp 1.951.400.938.790,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)               Rp 1.409.410.378.858,00
0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi          Rp 375.238.044.372,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin                    Rp 5.989.564.143,00
0554 Pendapatan jasa pencatatan sipil                                      Rp 4.791.446.749,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak pajak negara
dengan surat paksa                                                           Rp 2.220.866.015,00
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan                                  Rp 4.672.502.741,00
0557 Pendapatan bea lelang                                                      Rp 54.732.676.119,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara
dan lelang negara                                                             Rp 36.337.127.243,00
0559 Pendapatan jasa lainnya                                                   Rp 58.008.332.550,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri                                     Rp 193.614.948.388,00
0561 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan
Republik Indonesia                                                          Rp 0,00
0562 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler      Rp 193.614.948.388,00
0570 Pendapatan bunga                                                             Rp 36.621.492.566,00
0572 Pendapatan BPPN atas bunga obligasi                             Rp 36.621.492.566,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan                                Rp 28.814.140.658,00
0611 Legalisasi tanda tangan                                                    Rp 197.415.466,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan                                   Rp 44.186.868,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan
pengadilan                                                                        Rp 884.936.151,00
0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya                        Rp 21.118.824.122,00
0615 Ongkos perkara                                                                 Rp 4.368.588.616,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya                  Rp 2.200.189.435,00
0710 Pendapatan pendidikan                                                     Rp 1.091.556.874.820,00
0711 Uang pendidikan                                                               Rp 972.381.564.688,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir
pendidikan                                                                        Rp 9.727.883.290,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek                           Rp 18.146.137.711,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya                                        Rp 91.301.289.131,00
Penerimaan lain-lain                                                                 Rp 2.640.283.796.619,00
0810 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran berjalan                                                   Rp 504.400.460.344,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                    Rp 21.386.869.732,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun                              Rp 36.764.267.153,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                      Rp 8.458.333.782,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah
murni                                                                                Rp 139.226.814.736,00
0816 Penerimaan kembali belanja pembangunan luar negeri Rp 298.564.174.941,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun
anggaran yang lalu                                                           Rp 223.095.633.878,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                    Rp 13.978.065.570,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom    Rp 422.645.771,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun                              Rp 4.172.292.115,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                      Rp 181.576.512.701,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah
murni                                                                                Rp 20.995.224.043,00
0826 Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman
luar negeri                                                                        Rp 1.950.893.678,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang                                         Rp 9.162.972.129.243,00
0841 Pendapatan pelunasan piutang                                         Rp 9.162.972.129.243,00
0890 Pendapatan lain-lain                                                         Rp 2.749.815.573.154,00
0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji                Rp 7.207.571.698,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan                                                                          Rp 26.261.158.268,00
0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara                                                 Rp 8.126.892.709,00
0894 Pendapatan denda administrasi BPHTB                          Rp 39.733.257,00
0895 Penerimaan premi penjaminanperbankan nasional         Rp 0,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya                                           Rp 2.708.180.217.222,00
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pengeluaran rutin sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas :
                                                                                                        (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI                                                                 Rp 33.772.135.791,00
01.1 Subsektor Industri                                                            Rp 33.772.135.791,00
02 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN                                                                   Rp 784.343.751.948,00
02.1 Subsektor Pertanian                                                         Rp 334.822.319.803,00
02.2 Subsektor Kehutanan                                                       Rp 379.846.394.661,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan                                  Rp 69.675.037.484,00
03 SEKTOR PENGAIRAN                                                            Rp 58.477.635.262,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan
Pengairan                                                                          Rp 57.493.543.433,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber-sumber Air                                                         Rp 984.091.829,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA                                                      Rp 231.227.431.038,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja                                                         Rp 231.227.431.038,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI            Rp 146.211.467.956.197,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                            Rp 14.204.405.022,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri                               Rp 86.522.351.061,00
05.4  Subsektor Keuangan                                                        Rp 146.072.672.271.017,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah                                                                  Rp 38.068.929.097,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA                                                                     Rp 659.942.199.657,00
06.1  Subsektor Prasarana Jalan                                               Rp 31.168.635.679,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat                                          Rp 29.938.991.753,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut                                            Rp 404.760.251.849,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara                                         Rp 99.625.491.714,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan                                                            Rp 94.448.828.662,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                          Rp 398.769.252.049,00
07.1 Subsektor Pertambangan                                                   Rp 381.633.250.107,00
07.2 Subsektor Energi                                                               Rp 17.136.001.942,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS,
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                           Rp 430.702.785.109,00
08.1 Subsektor Pariwisata                                                         Rp 161.782.977.349,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika             Rp 268.919.807.760,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH                                   Rp 64.928.641.338,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah                                              Rp 42.010.944.952,00
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan
Pemberdayaan Masyarakat                                              Rp 22.917.696.386,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP, DAN TATA RUANG                                                   Rp 600.475.465.932,00
10.1 Subsektor Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
Hidup                                                                                Rp 21.229.208.825,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan                              Rp 579.246.257.107,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA        Rp 5.386.414.114.762,00
11.1 Subsektor Pendidikan                                                      Rp 4.691.063.561.635,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah                                Rp 630.073.125.974,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional                                     Rp 31.495.687.172,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                                   Rp 33.781.739.981,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA           Rp 903.431.469.301,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga                          Rp 903.431.469.301,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN            Rp 532.963.022.851,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                                       Rp 79.224.624.135,00
13.2 Subsektor Kesehatan                                                        Rp 453.738.398.716,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 49.169.077.131,00
14.1 Subsektor Perumahan                                                      Rp 4.047.887.308,00
14.2 Subsektor Permukiman                                                    Rp 45.121.189.823,00
15 SEKTOR AGAMA            Rp 2.136.385.188.624,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                    Rp 562.498.071.582,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                       Rp 1.573.887.117.042,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI Rp 822.131.940.069,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi                                             Rp 3.364.004.070,00
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                    Rp 540.132.466.683,00
16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan
Sarana Ilmu Pengetahuam dan Teknologi                       Rp 26.916.334.971,00
16.4 Subsektor Statistik Rp 251.719.134.345,00
17 SEKTOR HUKUM                                                                    Rp 2.012.293.057.893,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                          Rp 1.690.559.603.589,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                          Rp 321.733.454.304,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN       Rp 4.308.856.550.331,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara                                              Rp 3.787.110.984.709,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan                                                                      Rp 521.745.565.622,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI               Rp 2.568.683.821.444,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri                                       Rp 78.819.379.517,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                                     Rp 2.432.950.020.135,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi                               Rp 56.914.421.792,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                       Rp 18.749.415.031.425,00
20.1 Subsektor Pertahanan                                                        Rp 11.626.867.259.643,00
20.2 Subsektor Keamanan                                                         Rp 7.122.547.771.782,00
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :
                                                                                                        (dalam rupiah)
1. Perbankan Dalam Negeri                                                             Rp 8.258.243.500.000,00
Sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya                             Rp 8.258.243.500.000,00
2. Nonperbankan Dalam Negeri Rp 23.856.493.582.545,00
a. Privatisasi                                                                                Rp 7.300.540.850.000,00
b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan                 Rp 19.660.800.000.000,00
c. Surat utang negara (neto)                                                         Rp (3.104.847.267.455,00)
-   Penerbitan                                                                                Rp 11.318.894.563.405,00
Dikurangi dengan :
- Pembayaran pokok                                                                    Rp 6.165.498.330.860,00
- Pembelian kembali                                                                    Rp 8.258.243.500.000,00
Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas :
(dalam rupiah)
a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)                                      Rp 20.359.596.156.457,00
-   Penarikan pinjaman program                                                  Rp 1.792.094.535.000,00
-   Penarikan pinjaman proyek                                                    Rp 18.567.501.621.457,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri                              Rp 19.812.001.323.666,00
-   Jatuh tempo                                                                             Rp 20.059.026.062.500,00
Dikurangi dengan :
-   Penjadwalan kembali                                                              Rp 247.024.738.834,00
i.   Pokok                                                                                  Rp 204.451.964.000,00
ii. Bunga                                                                                  Rp 42.572.774.834,00

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan dilaporkan kepada DPR RI setiap triwulan.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4610

0 comments:

Posting Komentar