UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1950
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Menimbang:
Bahwa Pemerintah Negara Sumatera Selatan telah memajukan permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menyelenggarakan seluruh tugas pemerintahan bagi daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat.
Menimbang pula:
Bahwa berhubung dengan berhentinya Wali Negara Sumatera Selatan, dan keadaan-keadaan yang mendesak dianggap perlu dengan segera mengadakan peraturan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan bagi daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat, dalam Undang-undang Darurat.
Mengingat:
Pasal-pasal 54 (1), 123 lid 4 dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.
Mendengar:
Senat.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.
Pasal 1
Untuk daerah Negara Sumatera Selatan ditetapkan jabatan Komisaris Pemerintah.
Pasal 2
Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Pasal 3
1) Komisaris Pemerintah diserahi menyelenggarakan seluruh tugas pemerintahan dari Negara Sumatera Selatan.
2) Seterusnya Komisaris Pemerintah diserahi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Republik Indonesia Serikat di Negara Sumatera Selatan.
3) Alat-alat perlengkapan Negara-bagian tersebut, seperti: Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan dan lain-lain, buat sementara waktu dibekukan.
Pasal 4
Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris Pemerintah dalam hal mana jika perlu dapat menyimpang dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan peraturan-peraturan ketatanegaraan lainnya, termasuk pula "Regeling Staatkundige Organisatie Negara Sumatera Selatan" (Staatsblad 1948 No. 326).
Pasal 5
Dengan menunggu terbentuknya instruksi seperti tersebut dalam pasal 4, Komisaris Pemerintah menjalankan tugasnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Dalam Negeri, kepada siapa seterusnya dikuasakan untuk mengambil segala tindakan-tindakan seperlunya untuk penyelenggaraan peraturan ini.
Pasal 6
Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Maret 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Ttd.
SOEKARNO.
PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Ttd.
MOHAMMAD HATTA.
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Ttd.
IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG.
Diumumkan:
Pada Tanggal 22 Maret 1950
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
Ttd.
SOEPOMO
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1950
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
PENJELASAN UMUM
Dalam sidang Dewan Menteri tanggal 24 Februari yang baru lalu soal penyelenggaraan pemerintahan di daerah-bagian Sumatera Selatan sudah dibicarakan semasak-masaknya dan sebagai hasil pembicaraan telah diambil ketegasan bahwa bilamana oleh Pemerintah Negara bagian tersebut, dimajukan permintaan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam daerah bagian itu, Pemerintah Republik Indonesia Serikat akan menunjuk seorang Komisaris Pemerintah yang akan diserahi penyelesaian soal itu menurut penetapan dalam pasal 54 ayat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Permintaan seperti yang dimaksud dalam kalimat di atas itu telah dinyatakan oleh Pemerintah Negara Sumatera Selatan pada tanggal 7 Februari 1950 dengan surat kawatnya No. 11/l/6.
Untuk menetapkan jabatan Komisaris Pemerintah seperti yang dimaksud itu, yang akan diserahi menyelenggarakan atas nama Republik Indonesia Serikat seluruh tugas pemerintahan dari Negara Sumatera Selatan, termasuk juga tugas pemerintahan federal dulu yang belum diserahkan kepada daerah-bagian itu, maka perlulah diadakan suatu peraturan khusus.
Mengingat kepentingan yang mendesak,begitu juga berhubung dengan pernyataan Wali Negara Sumatera Selatan untuk meletakkan jabatannya, maka peraturan yang dimaksud itu perlu segera ditetapkan, yang dapat menyimpang seperlunya dari peraturan-peraturan Undang-undang atau penetapan ketatanegaraan lainnya, teristimewa pula ordonansi, yang memuat "Regeling Staatkundige organisatie Negara Sumatera Selatan" (Staatsblad 1948 No. 326).
Mengingat segala pertimbangan di atas itu serta peredaran politik pada waktu terakhir, maka perlulah peraturan ini ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pasal 2
Berhubung dengan pentingnya serta luasnya tugas kewajibannya, Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia Serikat.
Pasal 3
Lihat bagian Umum. Perlulah ditegaskan, bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya seperti tersebut dalam pasal ini, Komisaris Pemerintah bertanggung jawab kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat. Dalam menyelenggarakan tugasnya yang luas itu, Komisaris Pemerintah dianjurkan sebanyak mungkin kerjasama dengan alat-alat kekuasaan dan perlengkapan dalam Negara Sumatera Selatan yang ada pada dewasa ini, misalnya dengan Pembesar-pembesar Militer, atau Polisi dan lain-lain sebagainya.
Berhubung dengan keadaan yang luar biasa ini untuk sementara waktu peraturan-peraturan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan dibekukan.
Pasal 4
Seperti diterangkan dalam bagian Umum, instruksi bagi Komisaris Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden, jika perlu boleh menyimpang dari peraturan-peraturan Undang-undang yang masih berlaku.
Pasal 5
Agar Komisaris Pemerintah dapat segera melakukan pekerjaannya, kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat diberi kuasa untuk memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya serta mengambil segala tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk menyelenggarakan Undang-undang Darurat ini, misalnya mengangkat sebuah Komisi untuk meninjau susunan jawatan-jawatan dan seluruh Pegawai dalam daerah-bagian Negara Sumatera Selatan dan sebagainya.
Pasal 6
Tidak perlu penjelasan.
0 comments:
Posting Komentar