ISMAN

Daftar Undang-Undang  Tahun 2004
NO. UU	Tentang	Tanggal	LN	TLN	Keterangan
1	Perbendaharaan Negara	14-01-2004	5	4355	Mencabut ICW (StaatBlaad Tahun 1925 No.448
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	14-01-2004	6	4356
3	Bank Indonesia	14-01-2004	7	4357
4	Kekuasaan Kehakiman	15-01-2004	8	4358	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 Dengan ketentuan: Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5	Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	15-01-2004	9	4359	Dicabut dengan  UU No.48 Tahun 2009
6	Perhitungan Anggaran TA.2002	2-03-2004	27	4371
7	Sumber Daya Air	18-03-2004	32	4377
8	Perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum	29-03-2004	34	4379
9	Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	29-03-2004	35	4380
10	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22-06-2004	53	4389
11	Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara	6-07-2004	61	4395
12	Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten	6-07-2004	62	4396
13	Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	6-07-2004	63	4397
14	Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo	6-07-2004	64	4398
15	Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	19-07-2004	66	4400	Mencabut Stbl.1898 No.9 & Stbl.1933 No.320
16	Kejaksaan Republik Indonesia	26-07-2004	67	4401	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 22 September 2010 Dengan ketentuan: - Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai ”masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden RI dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan” - Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden RI dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.
17	Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto tentang Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim	26-07-2004	71	4403
18	Perkebunan	11-08-2004	85	4411
19	Penetapan PERPU No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	13-08-2004	67	4412
20	Penetapan Perpu No.2 tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2003 Tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	13-08-2004	87	4413	Dicabut dengan  UU No.10 Tahun 2008
21	Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang  Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang  Keanekaragaman Hayati) menjadi Undang-undang	13-08-2004	88	4414
22	Komisi Yudisial	13-08-2004	89	4415	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 Dengan ketentuan: Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22 ayat (1) huruf e; Pasal 22 ayat (5); Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 24 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (4) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
23	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22-09-2004	95	4419
24	Lembaga Penjamin Simpanan	22-09-2004	96	4420	Diubah dengan Perpu No.3 Tahun 2008
25	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5-10-2004	104	4421
26	Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat	5-10-2004	105	4422
27	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	6-10-2004	114	4429
28	Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan	6-10-2004	115	4430
29	Praktek Kedokteran	6-10-2004	116	4431
30	Jabatan Notaris	6-10-2004	117	4432	Mencabut Stb1860:3 & Ordonantie 16 Sep.1931
31	Perikanan	6-10-2004	118	4433	Diubah dengan  UU No.45 Tahun 2009
32	Pemerintahan Daerah	15-10-2004	125	4437	Telah dilakukan Hak Uji Materi di MK dengan beberapa putusan MK: 1. Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, tanggal 23 Juli 2007: - Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu: · Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; · Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; · Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa “ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; · Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa “partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa “yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”. - Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: · Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; · Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; · Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa “ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; · Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa “partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa “yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”. - Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut: · Pasal 59 ayat (1): “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”; · Pasal 59 ayat (2): “Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”; · Pasal 59 ayat (3): “Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”. 2. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009: - Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945; - Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. 3. Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2010: Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD RI Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode evoting dengan syarat kumulatif sebagai berikut: a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.
33	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	15-10-2004	126	4438
34	Tentara Nasional Indonesia	16-10-2004	127	4439
35	Perubahan atas Undang-Undang No.28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2004	18-10-2004	129	4441
36	APBN Tahun Anggaran 2005	18-10-2004	130	4442	Diubag dengan  UU No.1 Tahun 2005
37	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	18-10-2004	131	4441
38	Jalan	18-10-2004	132	4444
39	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	18-10-2004	133	4445
40	Sistem Jaminan Sosial Nasional	19-10-2004	150	4456
41	Wakaf	27-10-2004	159	4459