UU Nomor 08 Tahun 1950

www.Ismansh.blogspot.com

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1950

TENTANG

PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.          bahwa untuk melancarkan pembelanjaan pembelian barang-barang di Amerika Serikat untuk kepentingan perekonomian rakyat di Indonesia dan ekspor barang-barang itu ke Indonesia, pemberian kredit dari Export-Import Bank of Washington dianggap perlu;

b.          bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas Export-Import Bank of Washington itu bersedia memberikan kredit ini dengan syarat-syarat yang tertentu.

Mengingat:

Pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON

Pasal 1

Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman kepada Export-Import Bank of Washington atas tanggungan Republik Indonesia guna membelanjai pembelian barang-barang di Amerika Serikat dan untuk ekspor barang-barang itu ke Indonesia, sampai jumlah setinggi-tingginya $ 100 juta (seratus juta dollar Amerika Serikat).

Pasal 2

(1)        Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam Pasal 1 Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam hal menyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlahnya semua tidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam Pasal 1, membuat perjanjian-perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggungan Republik Indonesia dan dapat memberikan kuasa kepada seorang penjabat Pemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini, mengatur syarat-syarat mengenai bunga dan pelunasan, dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk penglaksanaan perjanjian pinjaman itu.

(2)        Sebelum perjanjian-perjanjian pinjaman yang dibuat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku, perjanjian-perjanjian pinjaman itu harus disahkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

Menteri Keuangan diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dari perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan kuasa yang diberikan dalam Pasal 1. Hutang ini berbunga setinggi-tingginya 3 1/2 perseratus dan akan dibayar dalam selama-lamanya lima belas tahun mulai pada tanggal 1 Maret 1956.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 10 Pebruari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 4 Nopember 1950

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

Ttd.

MOHAMMAD NATSIR

MENTERI KEUANGAN,

Ttd.

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan,

Pada Tanggal 4 Nopember 1950

MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

WONGSONEGORO