UU Nomor 15 Tahun 1946

UNDANG-UNDANG Nomor 15  Tahun 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :     bahwa untuk tahun anggaran 1946/1947 dari ketetapan pajak bumi untuk daerah Jawa dan Madura perlu dipungut tambahan pokok pajak untuk memperkuat belanja dalam masa yang genting ini;

Mengingat   :     1.   Peraturan dalam Stbl. 1847 No. 23 pasal 2 juncto Stbl. 1939 No. 240, pasal 9 dan 11;

2.   pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X, dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar;

Dengan Persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat

Memutuskan:

Menetapkan Undang-undang seperti tersebut di bawah ini.

Pasal 1

Dari ketetapan pajak-bumi Jawa dan Madura (Stbl. 1939 No. 240) untuk tahun pajak 1946 - 1947 dipungut tambahan pokok pajak untuk Negeri seperti berikut:

pajak                     f   0,00                 f  10,-    dipungut empat ratus persen tambahan.

di atas                   "  10,-                   "  40,-    enam ratus persen tambahan.

  "                          "  40,-                   "  70,-    seribu seratus persen tambahan

  "                           "  70,-                  " 100,-   seribu sembilan ratus persen tambahan.

  "                          " 100,-                  ke atas   dua ribu sembilan ratus persen tambahan

Pasal 2

Untuk pungutan tambahan pokok pajak yang dimaksud pada pasal 1 diberi upah (ganjaran) memungut delapan persen dari jumlah yang dipungut, menurut cara ditetapkan dalam pasal 16 (2) Ordonansi Pajak Bumi Jawa dan Madura 1939, Stbl. 1939 No. 240.

Pasal 3

Pada kohir pajak Bumi diadakan perobahan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1.

Perobahan kohir ini diberitahukan kepada wajib pajak.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 1946
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

MOH.HATTA.

Diumumkan
pada tanggal 21 September 1946
SEKRETARIS NEGARA

A.G. PRINGGODIGDO