Kebenaran Vs Kekuatan

Oleh Isman

Kebenaran tidak selalu keluar sebagai pemenang dalam sistem suara mayoritas. Karena dalam sistem suara mayoritas yang diejawantahkan dalam bentuk voting atau pemungutan suara, kemenangan akan selalu berpihak pada suara terbesar
atau suara terbanyak tanpa memperdulikan apakah suara yang terbanyak itu yang benar atau sebaliknya. Yang sudah dapat dipastikan adalah bahwa yang terbesar atau yang terbanyak itulah yang pasti menang.

Hal lain yang dapat dipastikan dalam sistem suara mayoritas adalah bahwa pihak minoritas atau yang mempunyai suara yang kecil pasti akan kalah dalam setiap pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara, walaupun sebenarnya si minoritas itu yang benar. Jadi tampaklah sudah yang menang tidak selalu yang benar atau dengan kata lain yang benar tidak selalu menang.

Keadaan tersebut sepertinya dapat dipandang layak dalam ranah politik, karena memang dalam ranah politik seolah tidak dikenal benar atau salah tetapi menang atau kalah. Kalau kita mempunyai suara yang lebih besar dari lawan kita, maka kita pasti menang tetapi jika kita mempunyai suara yg lebih kecil maka kita pasti kalah. Jadi apabila anda sebagai politikus (tentu saja di Indonesia), maka anda tidak perlu menghabiskan tenaga dan fikiran untuk membuktikan bahwa anda benar, tetapi anda harus mengerahkan seluruh tenaga dan fikiran untuk memperoleh pendukung sebanyak mungkin sehingga suara anda dapat menjadi mayoritas. Apabila anda berhasil melakukan hal tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa apapun yg anda usulkan atau apapun yang anda kemukakan (walaupun anda mengatakan bahwa 2+2=100) pasti akan menang dan akan dianggap sebagai suatu kebenaran. 

Bertolak belakang dengan ranah politik adalah ranah hukum. Dalam ranah hukum tidak dikenal adanya sistem mayoritas atau minoritas tetapi segala sesuatu harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah hukum yg berlaku. Semua persangkaan atau tuduhan harus berdasarkan pada bukti-bukti yg kuat dan akurat. Hal yang paling utama dalam ranah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi adalah prinsip praduga tak bersalah, dimana sesorang yang disangka atau dituduh telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum, siapaun dia harus tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Jadi seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk para anggota DPR yang terhormat, dan mereka yang menganggap dirinya reformis atau demokratis, penggiat HAM, penegak hukum harus menghormati dan mentaati prinsip asas praduga tak bersalah ini. Marilah kita hormati norma-norma dan kaedah-kaedah hukum yg berlaku di negeri yg kita cintai ini.